Aksara Karya Media.net | Probolinggo- unggahan Video akun Aksara Karya Media.net (AKM) mengenai dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di kawasan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, telah menuai perhatian.
Baca juga: Kasi Humas Polres Pasuruan AKP Joko Suseno Resmi Menjabat Kapolsek Wonorejo
Namun, sejumlah narasi dan video yang sudah beredar di Sosmed TikTok Dan Instagram sebelumnya yang dihimpun ialah video tahun lalu yang sebenarnya telah Delivery Order (DO) ke Paiton dari Storage Maspion Gresik untuk Loading Order (LO) tersebut. Maka perlu diklarifikasi agar informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan persepsi negative. Pada Hari Jumat (13/11/2026).
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penyebutan aktivitas pengambilan atau penyedotan solar bersubsidi dari sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pihak yang memberikan klarifikasi menyebut aktivitas tersebut bukan merupakan pengambilan maupun penyedotan BBM dari SPBU, melainkan kegiatan pengiriman BBM jenis solar bersubsidi. Perbedaan antara aktivitas pengiriman dan pengambilan BBM merupakan hal mendasar yang perlu dijelaskan secara objektif. Sebab, keduanya memiliki konteks aktivitas dan mekanisme distribusi yang berbeda.
Baca juga: Jumat Keliling di Surabaya, Kapolda Jatim Ajak Orang Tua Cegah Perundungan Anak
Meski demikian, status BBM bersubsidi yang dikirim tetap harus ditelusuri secara menyeluruh, termasuk asal-usul pasokan, penerima, tujuan pengiriman, dokumen pengangkutan, serta kesesuaian distribusinya dengan ketentuan yang berlaku.
Terkait penyebutan nama PT Sri Karya Lintasindo dalam unggahan tersebut, diperlukan pula konfirmasi langsung kepada pihak perusahaan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi maupun pembentukan opini sebelum seluruh fakta terungkap.
Baca juga: Polda Jatim Gelar Jumat Berkah, Ratusan Ojol Sumringah
Prinsipnya, dugaan pelanggaran distribusi BBM bersubsidi harus dibuktikan melalui data, dokumen, dan hasil pemeriksaan pihak berwenang, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau narasi yang beredar di media sosial khususnya TikTok maupun Instagram.
Masyarakat berhak memperoleh informasi yang akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga klarifikasi dari seluruh pihak terkait sangat penting untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya. (Brd/Red)
Editor : Redaksi